Menhan Dengan Komisi I Bahas Pengadaan Alutsista 2010-2014

Pemerintah Bentuk High Level Committe Untuk Pengadaan Alutsista

JAKARTA - Menhan Purnomo Yusgiantoro, Senin (3/10) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementrian Pertahanan/TNI Tahun Anggaran 2012 dan Pengadaan Alutsista TNI melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN) 2010-2014.

Terkait dengan RKA, Menhan menjelaskan sesuai dengan Keputusan MenKeu Nomor 215/KMK.02/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012, Kemhan dan TNI mendapat Pagu Anggaran tambahan sebesar Rp. 64.4 Milyar.

Sementara terkait pengadaan Alutsista TNI melalui PLN 2010-2014, Menhan menjelaskan dalam Blue Book Bappenas tanggal 19 September 2011 anggaran pengadaannya melalui PLN 2010-2014 sebesar USD 6,56 juta.

Menhan menegaskan bahwa pengadaan Alutsista kedepan yang dibiayai PLN 2010-2014 akan diprioritaskan untuk pengadaan buatan dalam negeri. Apabila dari dalam negeri juga belum memungkinkan, maka pengadaan dilakukan dari luar negeri dengan syarat joint production (produksi bersama), meminta offset dan sedapat mungkin dilakukan dengan kompensasi trade-off.

Menhan menambahkan, dalam rangka pengawasan dan percepatan proses pengadaan Alutsista TNI 2010-2014, Menhan mengatakan pemerintah telah membentuk High Level Committe (HLC) saat Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 11 Agustus 2011.

HLC ini diketuai oleh Wakil Menteri Pertahanan dan beranggotakan lintas instansi antara lain, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Bappenas,Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).Terkait dengan HLC ini, secara khusus Wamenhan menjelaskan kepada Komisi I DPR RI bahwa HLC ini dibetuk dalam rangka pengendalian, pengawasan dan percepatan pengadaan Alutsista TNI. “Sasaran dari tim pengendali adalah mulai pada saat perencanaan maupun pelaksanaan dalam skema pengadaan dan pembiayaan Alutsista TNI”, ungkap Wamenhan.

Sumber : DMC

Posted in: DEPHAN RI